ALZI dan Pemerintah DKI Jakarta melakukan Deklarasi Jakarta Ramah Lansia pada Jum’at, 11 September 2015. Bersama Bapak Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thaja Purnama, Executive Director at Alzheimer’s Disease International, Marc Wortmann dan Executive Director of Alzheimer Indonesia, DY Suharya.
Dengan banyaknya kasus lansia hilang, pemerintah DKI Jakarta menggagas misi menjadikan Jakarta sebagai Kota Ramah Lansia. Salah satu bentuknya adalah dengan menambahkan fitur Lansia Hilang pada aplikasi Qlue.
Masyarakat yang kehilangan lansia atau mungkin menemukan lansia yang terlantar diharapkan dapat melapor melalui fitur tersebut. Laporan nantinya akan ditindaklanjuti oleh Pasukan Ungu, yang terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Aparatur Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta relawan dari Alzheimer’s Indonesia (ALZI).
Jika sudah ditemukan, Pasukan Khusus Penjemput Lansia (PKPL) bersama P3S dan TRC akan menjemput lansia tersebut. Namun, kalau dalam waktu 24 jam tidak dilakukan penjemputan oleh keluarga, maka lansia akan dibawa ke tempat penampungan sementara.
Tak hanya menyiapkan tenaga tindakan, untuk merealisasikan misi ramah lansia itu, dibuka juga tempat-tempat untuk mendeteksi dini demensia. PSBI Cipayung, Jakarta Timur, dan Kedoya, Jakarta Barat, setiap hari Selasa dan Kamis membuka tempat konsultasi. Pada hari lain, deteksi dini bisa dilakukan di puskesmas terdekat. Fitur ini tak hanya menerima laporan terkait lansia hilang saja, namun juga akan memberikan informasi seputar kegiatan aktivitas fisik. info mengenai deteksi dini, dan juga tempat penitipan lansia terdekat.
Pasukan Ungu
Salah satu inisiatif kolaboratif ALZI dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
adalah “Pasukan Ungu” —sebuah divisi khusus pegawai negeri Jakarta yang mengidentifikasi dan menjaga warna senior yang terabaikan, terutama mereka yang hidup dengan demensia. Pasukan Ungu diciptakan untuk untuk mewujudkan Ibukota ramah demensia dan lansia.
Hingga akhir tahun 2018, sudah terdapat 424 Pasukan Ungu yang mendapatkan training dari ALZI (305 dari Dinas Sosial dan 119 dari Dinas Kesehatan)
